Pemerintah baru saja meluncurkan sistem perlindungan kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berbagai pihak menyatakan program ini adalah jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Sebagaimana yang dilansir Bloomberg, Kamis (2/1/2013), BPJS kesehatan adalah program asuransk kesehatan terbesar di dunia. Karena itu, banyak negara yang menunggu keberhasilannya, setelah implementasi program serupa yang dilakukan di Amerika Serikat atau Obamacare dinilai bermasalah.
Pada tahap pertama, program BPJS kesehatan ini ditargetkan bisa men-cover sekitar 116 juta-140 juta peserta di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diharapkan bisa naik seiring perjalanan waktu.
Pemerintah juga akan menyediakan dana hingga sekitar Rp 35 triliun untuk menopang agar program tersebut berjalan pada tahun-tahun pertamanya.
Namun, besarnya jumlah peserta yang di-cover BPJS kesehatan, membuat program ini dipertanyakan kemampuannya. Bloomberg mencatat beberapa hal yang menjadi "taruhan" pemerintah untuk program ini antara lain adalah jumlah dokter yang terbatas untuk menangani jumlah pasien yang cukup banyak. Selain itu, kesadaran publik terhadap program ini masih rendah.
Memang tak dimungkiri, saat peluncuran BPJS kesehatan beberapa hari lalu, tidak ada antrean masyarakat di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran. Dengan menilik itu, sebenarnya terlihat betapa program BPJS kesehatan ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dalam skala yang luas.
Hal ini berbeda dengan Obamacare saat program tersebut diluncurkan. Masifnya sosialisasi membuat masyarakat AS mengetahui adanya program jaminan kesehatan oleh pemerintah. Jutaan warga AS lantas mendaftar secara online saat program tersebut diluncurkan, sehingga membuat website pendaftaran langsung ngedrop.
Kendala lainnya untuk implementasi BPJS kesehatan adalah terbatasnya pasokan obat-obatan, data pasien yang tidak akurat, serta praktik kesehatan yang masih berstandard lokal.
Menanggapi berbagai kendala itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berkilah, untuk tahun-tahun pertama, pasti banyak kekurangan. "Kami menyadari banyak kekurangan dan belum sempurna pada tahap awal pelaksanaan," ujarnya.
Sumber : kompas
Sebagaimana yang dilansir Bloomberg, Kamis (2/1/2013), BPJS kesehatan adalah program asuransk kesehatan terbesar di dunia. Karena itu, banyak negara yang menunggu keberhasilannya, setelah implementasi program serupa yang dilakukan di Amerika Serikat atau Obamacare dinilai bermasalah.
Pada tahap pertama, program BPJS kesehatan ini ditargetkan bisa men-cover sekitar 116 juta-140 juta peserta di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut diharapkan bisa naik seiring perjalanan waktu.
Pemerintah juga akan menyediakan dana hingga sekitar Rp 35 triliun untuk menopang agar program tersebut berjalan pada tahun-tahun pertamanya.
Namun, besarnya jumlah peserta yang di-cover BPJS kesehatan, membuat program ini dipertanyakan kemampuannya. Bloomberg mencatat beberapa hal yang menjadi "taruhan" pemerintah untuk program ini antara lain adalah jumlah dokter yang terbatas untuk menangani jumlah pasien yang cukup banyak. Selain itu, kesadaran publik terhadap program ini masih rendah.
Memang tak dimungkiri, saat peluncuran BPJS kesehatan beberapa hari lalu, tidak ada antrean masyarakat di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran. Dengan menilik itu, sebenarnya terlihat betapa program BPJS kesehatan ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat dalam skala yang luas.
Hal ini berbeda dengan Obamacare saat program tersebut diluncurkan. Masifnya sosialisasi membuat masyarakat AS mengetahui adanya program jaminan kesehatan oleh pemerintah. Jutaan warga AS lantas mendaftar secara online saat program tersebut diluncurkan, sehingga membuat website pendaftaran langsung ngedrop.
Kendala lainnya untuk implementasi BPJS kesehatan adalah terbatasnya pasokan obat-obatan, data pasien yang tidak akurat, serta praktik kesehatan yang masih berstandard lokal.
Menanggapi berbagai kendala itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berkilah, untuk tahun-tahun pertama, pasti banyak kekurangan. "Kami menyadari banyak kekurangan dan belum sempurna pada tahap awal pelaksanaan," ujarnya.
Sumber : kompas
